Pemerintah Harus Perhatikan Listrik Luar Jawa

Papua | Sketsapromedia - Pemerintah harus perhatikan kebutuhan listrik di luar Pulau Jawa. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba saat beraudiensi dengan General Manager (GM) PT PLN (Persero) Provinsi Papua dan Papua Barat, Senin, (29/6).

GM PLN Papua Robert Sitorus mengatakan, warga di perbatasan Papua sangat membutuhkan listrik. Sebelum 17 Agustus 2015, daerah perbatasan Papua dengan negara tetangga yakni Papua Nugini sudah harus terang benderang.

Hal itu disampaikannya kepada Parlindungan karena akan ada enam pembangkit diesel di Kerom Bouvendigul dan Merauke. Pemakaian listrik saat ini sebesar 250 MW dengan 500.000 pelanggan.

Melihat kondisi tersebut, Parlin menyampaikan agar pemerintah pusat memperhatikan kebutuhan listrik di luar Pulau Jawa. Ia melanjutkan bawha beberapa projek pembangunan pembangkit listrik swasta di Papua belum terealisir karena tidak adanya perbankan yang mau memberikan kredit terhadap kontraktor.

Parlindungan menyebutkan bahwa,secara geografis letak Papua dan Papua Barat yang berat (jauh) menjadi kendala utama, hal lain adalah daya beli PLN terhadap produk listrik dari investor swasta menyebabkan para investor tersebut kurang tertarik untuk berinvestasi.

Hal yang sama juga terjadi di Provinsi Sumatera Utara, banyak PLTMH (pembangkit listrik tenaga mini hidro) yang menggunakan air sebagai bahan baku sumber energi juga kesulitan mendapatkan dukungan dana. “Pemerintah sangat mendukung energi terbarukan, namun, dana untuk membangunnya sulit diperoleh, ”kata Parlin.

Energi terbarukan

Terkait energi terbarukan, Parlin juga berharap agar pemerintah membantu pengusaha yang hendak investasi dibidang energi terbarukan tersebut. Energi terbarukan yang memiliki manfaat seperti ramah lingkungan, tersedia di alam secara melimpah, sumber energi yang diperoleh secara cuma-cuma, perawatan yang murah.

“Kendala utama dipengelolaan energi terbarukan ini memang dana awal yang cukup besar, tentunya pemerintah dapat membantu untuk masalah ini, ” ujar anggota DPD daerah pemilihan Sumatera Utara ini.

(Juna)